Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1044 RAMAH TAMAH DAN PERKENALAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

RAMAH TAMAH DAN PERKENALAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2021 09 27 at 15.32.06 1

BANDAR LAMPUNG | Senin,  27 September 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilaksanakan acara Perkenalan dan Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH. MHum. 

WhatsApp Image 2021 09 27 at 15.32.06

Acara dibuka dengan pembacaan doa kemudian Laporan Ketua Panitia Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan selanjutnya adalah acara pokok yaitu perkenalan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH. MHum beserta istri. Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH. MHum sebelumnya bertugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu dan pertanggal 22 September 2021 resmi dilantik YM Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggantikan Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH yang telah beralih tugas menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Acara dihadiri seluruh keluarga besar pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengurus dan Anggota Dharmayukti Karini Provinsi Lampung, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, para Panitera dan para Sekretaris Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas