Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1043 PENGANTAR ALIH TUGAS BAPAK H CHARIS MARDIYANTO SH MH

PENGANTAR ALIH TUGAS BAPAK H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH

WhatsApp Image 2021 09 24 at 13.36.50

BANDAR LAMPUNG | Jumat, 24 September 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilaksanakan Pengantar Alih Tugas Bapak H. Charis Mardiyanto, SH. MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang akan beralih tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Acara dibuka dengan pembacaan doa kemudian Laporan Ketua Panitia Pengantar Alih Tugas dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari Bapak Charis Mardiyanto, SH. MH. dan yang terakhir sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Acara dihadiri seluruh keluarga besar pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengurus dan Anggota Dharmayukti Karini Provinsi Lampung, para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, para Panitera dan para Sekretaris Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

WhatsApp Image 2021 09 27 at 00.10.12

WhatsApp Image 2021 09 24 at 13.45.00

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas