Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1036 RAPAT KOORDINASI PENGURUS SATGAS COVID 19 TINGKAT PENGURUS DAERAH

RAPAT KOORDINASI PENGURUS SATGAS COVID-19 TINGKAT PENGURUS DAERAH

ikahi3

BANDAR LAMPUNG | KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 Telah diadakan rapat koordinasi pengurus satgas covid-19 tingkat pengurus daerah, rapat tersebut diadakan di ruangan media center Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bandar Lampung. Adapun yang menghadiri rapat tersebut diantaranya: Bapak Sondang Marpaung, S.H., M.H. sebagai ketua SATGAS COVID-19 dan para Tim Satgas Covid-19 Pengurus Daerah Ikahi Lampung, berikut nama-namanya:

Penasihat  I

:

H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H.

(KPT Tanjungkarang)

Penasihat  II

:

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.           

(KPTA Bandar Lampung )

Ketua

:

Sondang Marpaung, S.H., M.H.

Wakil Ketua

:

Drs. H. Damsyi Hanan, M.H.

Sekretaris I

:

Abdul Siboro, S.H., M.H.

Sekretais II

:

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I

Bendahara I

:

Ida Marion, S.H., M.H.

Bendahara II

:

Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I

Anggota

:

1. Yulita Silvianti Basrie, S.E.

   

2. Wiranti, S.E., M.M

   

3. Nanang Solihin

   

4. Agustya Dwi Prihantono

   

5. Luthfi Mediansyah, S.T., M.T.

   

6. Pebrian Eko Saputra, A. Md.

   

7. Tikno

   

8. Nasri

ikahi1

ikahi4

ikahi2


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas