a. Kebijakan penegakan hukum di Indonesia termasuk salah satu tugas pembangunan bidang hukum, disamping pembentukan hukum dan pembangunan prasarana dan saran hukum.
b. Penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap ketujuh asas pembatas tersebut merupakan kebijakan hukum pidana negara yang bersangkutan disesuaikan dengan kepentingan nasional pada waktu tertentu, dan bersifat kasuistis.
c. Penilaian dan pengkajian pemerintah RI terhadap materi muatan Draft Statute tersebut seyogyanya tidak hanya sebatas pertimbangan nasionalisme semata-mata akan tetapi harus dilihat dalam perspektif kepentingan perlindungan bangsa-bangsa termasuk kepentingan bangsa Indonesia.
d. Proses pembaruan hukum pidana di Indonesia terutama yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana internasional sebagaimana dimuat dalam Draft Statute-1994, saat ini masih sangat rentan dari pertimbangan situasi dan kondisi politik didalam negeri.
e. Perlu ada pengembangan hukum pidana internasional di perguruan tinggi dan pengajarannya dipusat pendidikan dan latihan departemen terkait.