PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
MASRIATI, SH, MH dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang baru menggantikan IDI IL AMIN, SH, MH. Acara tersebut dilangsungkan di kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Ketua PT Tanjungkarang H.Charis Mardiyanto, SH, MH. pada hari Kamis, 18 Juni 2020.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PN SUKADANA
Bertindak sebagai kawal depan MA di daerah, PT Tanjungkarang telah membentuk Tim untuk melakukan kunjungan kerja ke satuan-satuan kerja Pengadilan Negeri se-wilayah hukum PT Tanjungkarang, dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta persiapan menghadapi surveilence akreditasi mendatang, dan penilaian Zona Integritas. Untuk PN Sukadana pembinaan dan pengawasan dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2020 dan 19 Juni 2020.
PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi MA RI akan melakukan pelaksanaan assessment center seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya dan Pratama pada MA RI. Mengingat kondisi wabah penyakit virus Covid-19 maka teknis tahapan fit and proper test dilangsungkan secara online/daring (e-Exam). Agenda kerja berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PN MENGGALA
Sebagai kawal depan MA di daerah, PT Tanjungkarang telah membentuk Tim untuk melakukan kunjungan kerja ke satuan-satuan kerja Pengadilan Negeri se-wilayah hukum PT Tanjungkarang, dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta persiapan menghadapi surveilence akreditasi mendatang, dan penilaian Zona Integritas. Agenda kerja berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19. Untuk PN Menggala pembinaan dan pengawasan dilangsungkan pada tanggal 11 dan 12 Juni 2020.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas