Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

910 PENGUKUHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG YM BAPAK PROF DR H M SYARIFUDDIN S H M H SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP BIDANG HUKUM PIDANA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO 2

PENGUKUHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG YM. Bapak. PROF DR. H.M SYARIFUDDIN S.H, M.H SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP BIDANG HUKUM PIDANA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

livestreaming

Kamis , 11 Februari  2021, di Ruang Media Center Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak H. Charis Mardiyanto,  SH, MH bersama  Hakim-Hakim Tinggi menyaksikan secara  via online  Live streaming   di Youtube melalui chanel UNDIPTV .  Acara ini diikuti Oleh seluruh Keluarga  Besar Mahkamah Agung di 4 (empat) lingkugan Peradilan dari berbagai daerah terlihat dari chat saat acara. YM BPK. PROF DR. H.M SYARIFUDDIN SH,  MH   menjadi  Guru Besar tidak tetap ke-10 di Universitas Diponegoro, dan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Guru Besar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6462/MPK/KP/2021 tanggal 29 Januari 2021. 

Dalam Acara tersebut YM BPK. PROF DR. H.M SYARIFUDDIN SH,  MH   menyampaikan pidato Pengukuhan yang berjudul Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Praktek Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum.  “Hukum adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksanaanya, seni menjadi alat kerja terutama bagi hakim dalam mengatasi permasalahan hukum”, demikian cuplikan benang merah dari pidato pengukuhan tersebut. Pada saat yang sama diputarkan juga video  ilustrasi Perjalanan karir YM BPK. PROF DR. H.M SYARIFUDDIN SH,  MH   dari mulai yang bersangkutan mengenyam pendidikan sampai dengan yang bersangkutan menjadi Ketua Mahkamah Agung  RI periode 2020-2025. Selamat dan Sukses Bapak  PROF DR. H.M SYARIFUDDIN SH,  MH    (BN110221)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas