Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

902 PEMAPARAN LKE ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PEMAPARAN LKE ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2021 02 08 at 10.16.31

BANDAR LAMPUNG | Senin, 08 Februari 2021 Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan Pemaparan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai persiapan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dihadapan Ketua Zona Integritas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan seluruh Evaluator dari masing-masing Area. Kegiatan tersebut dilakukan secara offline dan online.

Sebagai Satker yang lebih dulu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan kiat-kiat yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Dengan harapan seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang terdiri dari 11 Satker dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tentunya harus ada kerjasama dan komitmen dari seluruh Pegawai Satker tersebut.

WhatsApp Image 2021 02 08 at 10.16.03


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas