Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

889 RAPAT PLENO RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

RAPAT PLENO RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS WBK & WBBM

d3baff2b be31 4d81 be06 a0dfca3bccc2

BANDAR LAMPUNG | Senin, 25 Januari 2020, Berpusat di Ruang Media Center Pengadilan Tinggi Tanjung Karang diadakan Rapat Pleno Rencana Kerja Dan Rencana Aksi Zona Integritas Wbk & Wbbm Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tahun 2021. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari telah diperolehnya Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi PT Tanjung Karang dari Kemenpan RB ditahun 2020, dan juga Predikat Wilayah Bersih Korupsi (WBK) Tahun 2018.

Peserta Rapat di Ruang Media Center terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH, MH dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sekaligus Ketua Zona Integritas (ZI) PT Tanjung Karang Bapak Roki Panjaitan SH ikut mengikuti Rapat secara langsung juga adalah Koordinator dan Sekretaris dari Area I sampai dengan Area VI, sedangkan peserta Rapat lain mengikuti Rapat secara Daring melalui aplikasi Zoom Meeting diruang masing-masing, dikarenakan berdasarkan pertimbangan Protokol Kesehatan dan juga ada yang mengikuti Rapat dari rumah karena sedang WFH (Work Form Home).

fbc0a8da f056 4761 b07f 7943eb6e3f20

 

Acara Rapat dimulai dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Mahkamah Agung dan tidak lupa peserta rapat ikut meneriakkan Yel Yel WBK WBBM Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menggugah semangat para Peserta Rapat dan tidak ketinggalan pula sebelum acara Rapat dilakukan doa yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Bapak H. Aksir SH, MH. Moderator dalam Acara Rapat ini adalah Hakim Tinggi Bapak Suprabowo, SH, MH yang juga sekaligus Ketua Koodinator Area I . Memberikan kata Pengantar Bapak Ketua ZI PT Tanjung Karang dalam sambutannya memberikan masukan terkait persoalan-persoalan yang ada dan juga memberikan strategi dan saran-saran agar Predikat WBK dan WBBM dapat dipertahankan, semua itu tujuan akhirnya adalah Publik Terlayani, dan untuk itu dituntut kerjasama semua pihak yang terlibat.

Pada kesempatan tersebut seluruh Kordinator Area dari mulai Area 1 sampai dengan Area VI mempresentasikan Rencana Kerja dan Rencana Aksi dari masing-masing Area. Seluruh peserta Rapat nampak aktif memberikan tanggapan dan masukan atas presentasi dari masing-masing Area. Di akhir acara Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan resmi menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang sudah disampaikan tersebut menjadi Rencana Kerja dan Rencana Aksi dari ZI WBK-WBBM Pengadilan Tanjung Karang tahun 2021 dan akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

7ad05371 a0c7 4251 87bd 764f5ad65220

Sebelum acara ditutup diserahkan Penghargaan kepada : Bapak H. Charis Mardiyanto, SH, MH (Ketua PT Tanjung Karang), Bapak Roki Panjaitan SH, (Wakil Ketua PT Tanjung Karang), Bapak Juli Astra SH, MH (Panitera PT Tanjung Karang) , Ibu Vivi Yulinati, SE, SH, MH (Sekretaris PT Tanjung Karang) dan 3 (tiga) lain yakni Hakim Tinggi Bapak H. Aksir SH, MH. Sdri Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom, MM dan Drs. Samsir SH, MH sebagai Role Model Bulan Januari s.d Juni 2021. Penunjukan Role Model ini berdasarkan penilaian bahwa yang bersangkutan memenuhi 11 (Sebelas) kriteria yang telah ditentukan untuk mendukung Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Selain Role Model telah dipilih juga Sdr. Mohammad Agung Laksono Kholid SE sebagai Agen Perubahan. (BN250121)

5caa2903 1de2 4296 91c2 7b2ccaee9625


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas