Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

876 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TERIMA PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TERIMA PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM

Apresiasi WBBM

 

Senin, 21 Deseember 2020. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Charis Mardiyanto didampingi Panitera dan Sekretaris beseta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Menghadiri undangan kemenpan-RB yaitu "Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM" secara online.

hal ini menjadi prestasi gemilang pencapaian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di akhir tahun 2020 dimana tahun sebelumnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah meraih Zona Integritas Predikat WBK.

Hadir pula Wakil Ketua Mahkamah Agung non Yudisial YM Sunarto yang mewakili Mahkamah Agung RI secara langsung dan menerima 94 Unit Penghargaan baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. hal ini menjadi pencapaian luar biasa Mahkamah Agung RI dipenutup Tahun 2020. diharapkan Mahkamah Agung RI dapat meningkatkan jumlah satuan Kerja yang meraih  WBK/WBBM lebih banyak lagi ditahun 2021.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas