Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

862 PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

 

Pada hari Rabu, 11 November 2020, Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Syarifuddin, SH, MH. memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran warga pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan cara online langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.

Bertindak sebagai pembicara yang lain setelah Ketua MA tersebut adalah Wakil Ketua MA Dr. Sunarto, SH, MH, para Ketua Kamar, beberapa Hakim Agung, para Pejabat Eselon I, yaitu Plt. Sekretaris MA Dr. Aco Noor, para Dirjen masing-masing lingkungan peradilan termasuk Dirjen Badilum Dr. Prim Haryadi, SH, MH, Ka Bawas Dwiarso Budi Santiarto, SH, MH dan Ka Litbandiklatkumdilmenpim.

Dalam sabutan arahan, pembinaan, dan perintahnya, Ketua MA menyatakan bahwa pertama-tama adalah mengingatkan untuk benar-benar menjaga kesehatan di dalam era pandemi Vovid-19 sebab sudah cukup banyak warga pengadilan yang jadi korban. Yang kedua adalah mengingatkan terkait persoalan kinerja dan integritas semua pegawai di jajaran MA dan badan-badan peradilan di bawahnya yang harus selalu dijunjung tinggi. Selain itu diminta pula untuk selalu meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tugas dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan dengan sistem peradilan pidana berbasiskan tehnologi. Bahwa komitmen MA untuk berbenah diri terkait dengan kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi sebagai infrastruktur yang telah lama dibangun. Dan untuk itu sudah banyak yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh MA. Semuanya adalah demi pelayanan publik dan efektifitas kinerja yang selalu harus ditingkatkan. Oleh karena itu semua pegawai di jajaran MA dan badan peradilan di bawahnya harus mempersiapkan diri dan membekali diri masing-masing agar bisa mengikuti kemajuan teknologi tersebut.

Begitu pula Wakil Ketua MA, dalam sambutannya memerintahkan agar semua pegawai berkinerja secara baik dan benar serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam menegakkan hukum dan peradilan. Warga pengadilan wajib menjunjung tinggi harkat, citra dan wibawa serta marwah lembaga tempatnya bekerja. Setiap warga pengadilan juga harus selalu meningkatkan kapasitas dan kemampuan di dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing. Sudah cukup banyak warga pengadilan yang dijatuhi sanksi, oleh karena itu di dalam melaksanakan tupoksinya agar selalu menjaga kode etik dan aturan-aturan yang ada.

Selain itu ditekankan bahwa semua aparat peradilan harus mengantisipasi perubahan-perubahan regulasi. Efektifkan anggaran sesuai dengan tujuan penganggarannya, dan patuhi aturannya.

Para Ketua Kamar juga telah memberikan arahan dan pembinaan bahkan tegoran terhadap satker di bawahnya yang terkait dengan bidang dan kewenangannya masing-masing. Demikian pula para Hakim Agung yang hadir juga telah memberikan arahan, pembinaan, dan tegoran pula terkait dengan temuannya selama ini.

Setelah itu Plt. Sekretaris MA, juga telah memberikan pembinaan terkait dengan bidang kesekretariatan. Mulai dari persoalan kedisiplinan semua pegawai terkait kinerja; baik hal itu yang menyangkut kepegawaian, keuangan, penganggaran, pemeliharaan barang-barang milik negara berikut tatakelola administrasinya. Diperintahkan agar semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, dan jangan sampai ada masalah baik menyangkut administrasi maupun hukum di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya tersebut.

Dirjen Badilum dalam pembinaannya juga menyinggung soal agar semua pegawai menjaga kesehatan, tetap semangat dalam bekerja melayani masyarakat pencari keadilan, senantiasa menjaga integritas dan profesionalita dalam bekerja. Citra, wibawa, dan marwah lembaga peradilan harus selalu dijunjung tinggi demi nama baik MA dan jajaran peradilan di bawahnya khususnya di jajaran peradilan umum. Selanjutnya Dirjen memberikan pembinaan terkait dengan tehnis peradilan, khususnya tatacara pelaksanaan eksekusi perkara perdata.

Kepala Badan Litbangdiklatkumdilmenpim MA,  Dr. Zarof Ricard, S.Sos menyatakan bahwa dari pihaknya sudah cukup optimal melakukan tupoksinya, namun di jaman pandemi covid-19 ini terpaksa harus menyesuaikan, dan tetap diupayakan agar tidak mengurangi kualitasnya. Banyak materi-materi diklat yang telah dilangsungkan termasuk model disiplin keilmuan baru guna mengikuti kebutuhan keilmuan sumber daya manusia di lingkungan MA.

Yang terakhir adalah pembinaan dari Kepala Badan Pengawasan yang memberi pengarahan dan sekaligus mewanti-wanti agar semua pegawai pengadilan di tingkat apapun dan bertugas di bagian apa pun untuk selalu jaga integritas, kode etik, profesionalitas, dan jangan sekali-kali melanggar aturan. Sudah banyak laporan dari masyarakat, dan agar diupayakan tidak ada laporan-laporan. Dari sekian banyak laporan yang masuk, ada yang bisa ditindaklanjuti dan ada yang tidak. Dari yang ditindaklanjuti itu ada yang sampai ditingkat penjatuhan sanksi.

Selanjutnya Kepala Bawas menjelaskan tupoksi Badan Pengawasan MA berikut tatacara tatakelola proses pengawasannya sebagaiana SOP yang ada, berikut program kerja yang akan dilaksanakan ke depan.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas