Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

854 TIM KEMENPAN DESK EVALUASI ZI PT TANJUNGKARANG

TIM KEMENPAN DESK EVALUASI ZI PT TANJUNGKARANG

zi desk evaluasi

Hari ini PT Tanjungkarang menyelenggarakan Zoom Meeting terkait pelaksanaan ZI WBK dan WBBM kujsusnya. Surat Kementerian PANRB Nomor B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 20 telah memberitahukan bahwa PT Tanjungkarang  desk Evaluasi tanggal 6 November 2020.

Sehari sebelumnya Tim ZI PT telah melaksanakan evaluasi internal menyangkut persiapan dan pelaksanaan serta kemungkinan-kemungkinan terkecil yang harus diantisipasi untuk mencapai keberhasilan desk eveluasi.

Desk Evaluasi ZI WBBM yang dilaksanakan secara virtual dengan zoom meeting tersebut dari Tim ZI Kemenpan RB adalah Septian Nugraha dan Kavita, sedangkan dari Pokja Reformasi Birokrasi dan

Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung yang turut mendampingi desk evaluasi adalah Hendra Basry.

Sebelum dilaksanakan desk evaluasi, terlebih dahulu Ketua PT diberi kesempatan untuk mempresentasikan penyampaian nyata implementasi ZI mencakup ke enam area dan keterkaitannya dengan pencapaian tujuan pelaksanaan ZI.

Dalam presentasinya Ketua PT menyampaikan, Pengadilan tinggi Tanjungkarang dalam implementasi WBBM telah membuat inovasi core business, diantaranya Perubahan SOP putusan perkara, dan social justice untuk kaum rentan dengan melalui sosialisasi dan mengirim nara sumber. Sedangkan inovasi pelayanan publik, setelah WBK adalah Sijangan yaitu sistem informasi perpanjangan penahanan dan kemudahan membuat permohonan perpanjangan penahanan dan inovasi Simonde, yaitu sistem informasi permohonan banding, E-Eksekusi yaitu sistem monitoring untuk implementasi eksekusi PN sewilayah PT Tanjungkarang.

Selain itu untuk mendukung inovasi pelayanan publik, dibuat juga inovasi penguatan pengawasan melalui sosialisasi pencegahan pemberian gratifikasi dan logo stop gratifikasi untuk setiap surat dinas keluar. Ketua PT juga menyampaikan pencapaian enam area perubahan ZI.

Desk Evaluasi yang disediakan oleh TIm ZI dan RB Kemenpan 20 menit untuk Ketua Presentasi tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab selama 40 menit. Dari beberapa pertanyaan Tim ZI kemenpan secara umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh kordinator-kordinator area yang ditanyai.

 

berikut dokumentasinya :

 

desk evaluasi 2

 

desk evaluasi 1

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas