Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

850 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

dukacita

Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 4 Oktober 1961 ini mengawali karir di Mahkamah Agung sebagai staf pada tahun 1992, sedangkan karirnya sebagai hakim dimulai sebagai Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1996.  Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang pernah diembannnya pada tahun 2016. 

Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas sejak 15 Juni 2017 sampai sekarang. Dr. Abdullah meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

Segenap keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Dr. Abdullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas