Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

849 WAGUB KUKUHKAN SUMITRO SEBAGAI KEPALA BPKP PROPINSI LAMPUNG

WAGUB KUKUHKAN SUMITRO SEBAGAI KEPALA BPKP PROPINSI LAMPUNG

 pengukuhan

Pemerintah Provinsi Lampung, 23/10/2020 menggelar  acara pengukuhan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPKP Perwakilan Lampung Drs.Sumitro di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.

Hadir dalam acara tersebut pejabat  Forkompinda, beberapa kepala daerah dan jajaran BPKP Propinsi Lampung dan instansi vertikal dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diwakili oleh Dr. Slamet Haryadi,S.H.,M.Hum. Secara virtual  dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Drs. H. Suradji, MM, dalam sambutannya menyampaikan “bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah tahun 2009 semakin menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan hasil audit BPK terhadap LKPD tahun 2008 di tahun 2009, opini WTP berkurang, sedang yang mendapat opini WDP dan disclaimer semakin bertambah”.

Sedangkan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim ,dalam sambutannya menyampaikan Hingga saat ini, terdapat 2 Kabupaten yang (Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Utara) yang dalam mengelola keuangan dan administrasinya belum dapat meraih opini WTP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hingga Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, memang perlu ditingkatkan, oleh sebab itu peran BPKP juga sangat diharapkan, dalam upaya mengawal akuntabilitas program- program pemerintah pusat, yang ada di wilayah provinsi Lampung”.

Wakil Gubernur juga  menyampaikan ucapan terimakasih, kepada Kisyadi atas kerjasamanya selama ini yang telah bersinergi dan mengawal laporan keuangan di Provinsi Lampung. Semoga lebih sukses di tempat kerja yang baru dan menyambut dengan hangat kepada Sumitro. Harapannya dapat bekerjasama dalam pembangunan Lampung ke depan.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas