Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

842 MEMBANGUN AKSES KEADILAN BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESI

MEMBANGUN AKSES KEADILAN BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESI

WhatsApp Image 2020 10 16 at 08.17.25

Dr. Diah Sulastri Dewi SH, MH menjadi Pembicara Dialog Publik Daring Hari Kamis, 15 Oktober 2020, Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr. Diah Sulastri Dewi SH, MH menjadi salah seorang narasumber dalam acara Dialog Publik Daring dengan tema “MEMBANGUN AKSES KEADILAN BAGI ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA”.

Acara tersebut pun disiarkan secara Live Streaming Youtube, di Kalyanamitra Channel.  Dr. Diah Sulastri Dewi SH, MH memberikan materi dengan Judul Implementasi Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam Paparannya disampaikan bahwa tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan anak dimasa Pandemi meningkat di wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebagai Payung Hukum Mahkamah Agung telah mengeluarkan Regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung yaitu PERMA No.3 Tahun 2017. Selain Dr. Diah Sulastri Dewi SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pemateri lain yang ikut memberikan materi dalam Dialog Publik Daring ini adalah :
1. RATNA SUSIANAWATI, SH, MH (Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan-KPPPA RI)
2. ERNI MUSTIKASARI SH, MH (Jaksa pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum)
3. AKP ENDANG SRI LESTARI, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya.
4. ULI PANGARIBUAN (LBH APIK JAKARTA)
5. FATHUDDIN MUCHTAR (Ketua Pengurus Yayasan SAMIN)
6. FR. YOHANNA WARDHANI (Wakil Ketua Kalyanamitra) (BN 161020)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas