Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

834 CHARIS MARDIYANTO AMBIL SUMPAH ADVOCAD DI SWISSBELL LAMPUNG 2

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ADVOKAT PERADI

d5ee7b1c a6bc 4112 8963 32e3602f9d55

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Bp. H. Charis Mardiyanto, SH, MH)  pada hari Kamis, 24 September 2020 bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, melangsungkan acara Pengambilan Sumpah Advokad.

Advokad-advokad yang baru diambil sumpahnya tersebut berjumlah 145  orang yang tergabung  dalam organisasi Peradi. Acara pelantikan Advokad tersebut dilangsungkan di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung.

b0bdc395 03cd 43bb 950f a215ec38d287

Dalam pidato sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada pokoknya menyatakan bahwa profesi Advokad adalah merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di negara hukum Indonesia. Profesi Advokad adalah mulia,  dan eksistensinya telah diatur oleh Undang-Undang.  Oleh karena itu, beliau berpesan agar para Advokad dalam bekerja selalu ingat akan isi sumpahnya, serta memegang teguh kode etik dan integritasnya sebagai seorang Advokad dalam menegakkan hukum. 

96918170 7481 425d a38d b74aa873b18d

b160c1c7 a235 4ba6 8dde f7a743e6a725

bad78acd 8803 46fb 9430 e27c8993461a

f8f95f8f 1a88 4204 b297 94df2132b1a1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas