Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

831 HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI YANG KE XVIII TAHUN

HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI YANG KE XVIII TAHUN

5ab6b99c db22 4d3c 9f48 fc74a7bd1366

BANDAR LAMPUNG | Jumat, 25 September 2020 Organisasi Wanita Peradilan Dharmayukti Karini tengah merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 18 Tahun. Ditengah Pandemi Covid19 perayaan HUT DYK ini dilaksanakan secara virtual dari berbagai Provinsi di Indonesia. Acara dipimpin oleh Ketua Dharmayukti Karini Pusat, kemudian kata sambutan disampaikan langsung oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Pelindung Dharmayukti Karini.

5482e76a 15b8 4be3 abee c4a342e435ab

Seusai acara secara virtual dilanjutkan dengan Acara internal Dharmayukti Karini Provinsi Lampung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan melaksanakan penyerahan BDBS yaitu bantuan dana beasiswa dari jenjang TK hingga Mahasiswa. Acara intern ini dibuka oleh sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH

2e1a70a2 ef21 4d66 818e f2616b31ffd2

66f94ef9 8621 4ae8 a0ca 95995c7e3fb1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas