Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

822 RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN ZI WBK MENUJU WBBM

RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN ZI WBK MENUJU WBBM

BBBB

Dalam rangka menghadapi penilaian Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tahun ini yang tidak lama lagi akan dilakukan,

 

BB

ZI

maka PT Tanjungkarang mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan mematangkan segala hal yang terkait dengan obyek penilaian tersebut, baik yang berupa dokumen, sarana-prasarana, fisik dan lingkungan gedung kantor. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PT Tanjungkarang  (Bp.Charis Mardiyanto, SH, MH), dan Wakil Ketua (Bp. Roky Panjaitan, SH) yang diikuti oleh semua pegawai.

Adapun hasil dari rapat tersebut pada intinya adalah semua pegawai harus terlibat, bahu membahu, dan bertanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, turut berperan aktif dalam pembenahan kantor, menjaga integritas-profesionalitas, serta citra dan wibawa kantor dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Agar segera dipersiapkan perihal apa saja yang menjadi obyek penilaian tersebut sesegera mungkin dengan baik, benar dan ikhlas, serta bertanggung jawab. Diingatkan pula sehubungan dengan adanya pandemi penyakit virus korona, agar semua pegawai ekstra hati-hati jangan sampai ada terdampak, harus jaga diri dan keluarganya.  Atas perintah pimpinan tersebut semua pegawai menyatakan sanggup.

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas