Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

812 BALITBANG MENGADAKAN KEGIATAN PENELITIAN DENGAN BERJUDUL KEWENANGAN PERADILAN PERDATA ATAS PERTANAHAN TERKAIT SERTIFIKAT TANAH

Dr. CATUR IRIANTORO, SH, M.Hum MENJADI NARASUMBER ACARA FGD OLEH BALITBANG MARI

Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan) MA RI mengadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) penelitian dengan judul

“Kewenangan Peradilan Perdata atas Pertanahan Terkait Sertifikat Tanah’’ yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, bertempat di hotel Novotel Bandar Lampung. Kegiatan FGD ini merupakan kegiatan diskusi untuk pengumpulan data penelitan. Turut serta sebagai narasumber dalam acara tersebut, yang sekaligus Pejabat yang mewakili dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah Dr. Catur Iriantoro, SH, M.Hum.

Rumusan hasil dari serangkaian penelitian hukum ini akan menjadi bahan hukum bagi pembangunan hukum nasional, termasuk bisa dijadikan pertimbangan hukum ketika hakim akan memutuskan suatu perkara dengan persoalan hukum yang sama.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas