Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

804 BUPATI PRINGSEWU SERAHKAN TANAH 5000 M2 KEPADA PT UNTUK PENDIRIAN PN

BUPATI PRINGSEWU SERAHKAN TANAH 5000 M2 KEPADA PT UNTUK PENDIRIAN PN

WhatsApp Image 2020 09 02 at 07.42.18 1

Hakim Tinggi Aksir Rafi’I,SH,MH mewakili Ketua PT Tanjungkarang didampingi Plt Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Ratriningtyas Ariani,SH,MH, hari ini (1/08/2020) bertemu dengan Bupati Pringsewu KH.Sujadi didampingi Sekretaris daerah, para Asissten dan Kabag pada Sekretariat Pemda Kabupaten Pringsewu.

Dalam Pertemuan tersebut  H.Aksir mewakili Ketua menyampaikan surat Ketua PT dan membicarakan perihal  penyediaan lahan untuk persiapan pendirian Pengadilan Negeri Pringsewu. Bupati yang membaca dan mendengar penjelasan Hakim Tinggi tersebut sangat senang dan mendukung berdirinya PN.Pringsewu, “saya siap dan telah menyediakan tanah di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu seluas lebih kurang 5000 meter persegi untuk pembangunan pendirian Gedung Pengadilan Negeri Pringsewu” demikan ujarnya dengan rasa gembira mengetahui rencana persiapan pendirian pengadilan negeri tersebut. Kepada Bupati, Aksir juga mengatakan “permohonan penyediaan tanah untuk pengadilan negeri juga akan disampaikan kepada bupati-bupati di beberapa kabupaten yang belum memiliki pengadilan negeri sendiri.” demikian pungkasnya.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas