Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

782 UPACARA APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI AKRS

UPACARA APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI (AKRS)

WhatsApp Image 2020 08 18 at 11.40.11

Bertepatan dengan Pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang jalan Tengku Umar Kelurahan Penengahan Bandar Lampung, Senin (17/08).

Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono S.S.M.I.Kom bertindak selaku Inspektur Upacara pada Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 Provinsi Lampung,.

Dengan diterangi dua buah obor Inspektur Upacara membacakan naskah AKRS dengan penuh khidmat. Suasana bertambah sunyi ketika Irup memimpin mengheningkan cipta. Seluruh peserta menundukkan kepala seraya mendoakan arwah para pahlawan yang telah rela berkorban dengan tulus iklhas merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci ini dihadiri oleh anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Pengadilan Tinggi Lampung dalam hal ini diwakili Hakim Adhoc Tipikor Bapak Brierly Napitupulu, SH, MH, MKn, Wakil Gubernur Lampung, Irwasda Polda Lampung,Dandim 0410/Kota Bandar Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Para Staf Ahli Gubernur Lampung, Para Asisten Sekda Provinsi, para Perwakilan Perwira unsur TNI dan Polri, Para Kaban/Kadis/Karo/Ka Satker Pemprov Lampung serta perwakilan ASN unsur TNI wilayah provinsi Lampung. (BN180820)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas