Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

773 WAKIL KETUA PT ROKI PANJAITAN DAN 2 HAKIM TINGGI IKUTI FGD EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK

WAKIL KETUA PT ROKI PANJAITAN DAN 2 HAKIM TINGGI IKUTI FGD EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK\

alaala

Bandar Lampung, Badan Litbang DIklat Mahkamah Agung RI hari ini 11 sampai 12 Agustus 2020 bertempat di Hotel Grand Tulip menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). terkait dengan kegiatan penelitian tentang Eksistensi Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

FGD yang dipandu oleh Cecep Mustafa,SH,LLM,Ph.D. dari Litbang Diklat Kumdil tersebut menghadirkan 3 nara sumber,  Roki Panjaitan,SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Akademisi Unila ahli hukum perdata Dr. M. Fakih,SH,MH dan Ibu Puji Astuti Hakim Tinggi Denpasar Bali. Masing-masing Narasumber menyampaikan sesuai  perspektif ilmu dan profesinya.

Setelah naras umber  secara berganaatian menyampaikan materinya dilanjutkan denganm diskusi dan tanya jawab  dengan peserta FGD  dari hakim tinggi, Parlas Nababan dan Dr.Edi Hazmi,  Ketua PN dan PA serta Hakim PN, PA dan Hakim Ad Hoc PHI se wilayah Hukum PT Tanjungkarang

Tanggapan dan masukan dari peserta akan menjadi sumbangan pemikiran terkait penelitian tentang eksistensi alat bukti elektronik uuntuk penyusunan laporan penelitian. Peserta FGD juga diberi kesempatan mengisi kuisioner untuk  bahan analisis Tim dalam membahas tentang eksistensi bukti dalam system peradilan Indonesia.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas