Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

755 RAPAT SATGAS SIPP PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

banner

RAPAT SATGAS SIPP PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

1

Bertempat diruang Rapat Teleconference Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Selasa 21 Juli 2020 diadakan Rapat Terbatas terkait masalah SIPP, IT, PTSP dan Website . Bapak Suprabowo , SH, MH selaku Personal In Charge (PIC) Satgas SIPP memimpin Rapat tersebut, yang diikuti oleh Hakim Tinggi (Ibu DR. Diah Sulastri Dewi, SH, MH, Bapak DR. Catur Iriantoro , SH, M.Hum, Bapak Suwono SH, SE, M.Hum , Bapak DR. Slamet Haryadi, SH, MH, Bapak Brierly Napitupulu, SH, MH, M.Kn dan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Bapak Reno Sugiarto, SH, M.Hum dan Staff IT, PTSP PengadilanTinggi Tanjung Karang.

Inti Acara Rapat adalah penguatan dan optimalisasi terkait system IT di PT Tanjung Karang antara lain SIPP, Website, sehingga kedepan diharapkan media Website PT Tanjung Karang dapat menjadi pintu gerbang informasi aktifitas Peradilan bagi masyarakat dan pencari keadilan. (BN21270)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas