Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

746 PENANDATANGANAN MOU UNILA DAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PENANDATANGANAN MOU UNILA DAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Kerjasama 780x520

UNILA (Universitas Negeri Lampung) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tentang kelas kerjasama penyelenggaraan pendidikan hukum strata-2 (Magister Hukum) dan strata-3 (Doktor Ilmu Hukum) bagi aparat pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara penandatanganan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 8 Juli 2020 bertempat di Gedung Rektorat Unila, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Unila Prof, Dr. Maroni, SH, MH yang disaksikan juga oleh  Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Karomani, Msi,  dan Ketua PT Tjk. Charis Mardiyanto, SH, MH.

Hadir pula pada acara tersebut dan turut menyakasikan adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dari Balitbangdiklatkumdilmenpim  Mahkamah Agung RI, Dr.  Hasbi Hasan, para Pejabat Rektorat, Dekan Fakultas Hukum dan Pejabat Unila lainnya, Wakil Ketua PT Tanjungkarang Dr. Ridwan Mansur, SH, MH  dan Pejabat PT Tanjungkarang serta para undangan lainnya.

Adapun maksud dan tujuan dilakukan kerjasama tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan kompetensi bagi aparat pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang khususnya ilmu hukum melalui pemdidikan formal. Sedangkan bagi Unila juga akan mendapatkan menfaat berupa pengetahuan tentang penerapan ilmu hukum di lapangan empiris (peradilan) terkait penerapan hukumnya. Dekan Fakultas Hukum Unila Prof. Dr. Maroni, SH, MH menyambut baik bentuk kelas kerjasama seperti ini yang pada gilirannya akan membawa manfaat keilmuan bagi kedua belah pihak.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas