Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

703 PELANTIKAN HAKIM AD HOC PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PELANTIKAN HAKIM AD HOC PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

 

BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, M.Kn telah diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, SH, MH. Acara pengabilan sumpah dan pelantikan tersebut di langsungkan pada hari Selasa, 24 Maret 2020 di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan cara sederhana mengingat sedang mewabahnya virus korona, namun tidak tetap hikmat.

Dalam pidato sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berpesan kepada pejabat yang dilantik itu yang pada pokoknya agar pejabat yang bersangkutan sesegera mungkin menyesuaikan diri di dalam alam birokrasi, patuhi segala aturan administrasi kepegawaian, patuhi pula kode etik jabatan hakim, serta jaga marwah dan citra peradilan. Atas pesan dan perintah tersebut BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, M.Kn selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi menyatakan sanggup untuk mematuhinya.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas