Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

670 RAPAT POKJA PEREMPUAN DAN ANAK MA RI DENGAN UNICRI

RAPAT POKJA PEREMPUAN DAN ANAK MA-RI DENGAN UNICRI

WhatsApp Image 2020 01 29 at 09.41.41

The United Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) lembaga PBB yang didirikan untuk melakukan penelitian di bidang Keadilan dan Pencegahan Kejahatan Antarkawasan mengadakan pertemuan, penelitian dan wawancara terhadap Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak MA RI terkait dengan penerapan tindakan alternatif dan diversi dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA) di Indonesia, Hadir juga dalam acara tersebut sekretaris Pokja Bpk Edy Wibowo.
Dr. Diah Sulastri Dewi, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku anggota kelompok kerja (Pokja) lembaga hukum itu adalah pejabat yang turut diundang untuk menghadiri acara tersebut guna diajak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi regulasi, serta membahas pula isu-isu aktual kelembagaan hukum tersebut. Acara tersebut berlangsung di gedung MA RI di Jakarta, yang dihadiri oleh Pejabat dari PBB, MA RI, Kementerian dan Lembaga Negara lainnya, serta para aktivis Anak dan Perempuan.
Berikut dokumentasi acara tersebut :

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas