PEMERIKSAAN DAN AUDIT INTERNAL OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
Dalam rangka membina, memelihara, dan mengawasi agar satuan kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tetap on the track dan berkualifikasi prima di dalam melakukan core bussiness-nya melayani masyarakat pencari keadilan, serta dalam rangka menghadapi proses penilaian akreditasi kinerja tahun ini, maka pada hari Senin dan Selasa minggu ke-empat pada bulan Januari 2020 ini semua yang terlibat dalam proses audit penjaminan mutu (APM) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan pemeriksaan dan audit internal.
Hasil dari proses penilaian asesor tersebut akan menjadi modal pembenahan dan perbaikan institusi secepatnya;
Berikut dokumnetasi acara tersebut :
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas