Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

643 PELATIHAN TEKNIS PERADILAN PIDANA ANAK BARESKRIM POLRI DAN JAJARAN TAHUN 2019

PELATIHAN TEKNIS PERADILAN PIDANA ANAK BARESKRIM POLRI DAN JAJARAN TAHUN 2019

WhatsApp Image 2019 12 12 at 05.56.26

BOGOR | 11 Desember 2019 Hakim Tinggi Tanjungkarang yang juga anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Dr.Hj.Diah Sulastri Dewi,SH.MH. diminta Mahkamah Agung menjadi Nara sumber Pelatihan Teknis Peradilan Anak bagi Penyidik Polri se Indonesia yang dilaksanakan di IPB International Convention Bogor. Selain itu terdapat Nara sumber dari Kejaksaan Agung, dan dari akademisi yaitu Guru besar FH UI. Prof.Dr.Harkristuti Harkrisnowo.SH.MH.

Penugasan Hakim Tinggi Tanjungkarang yang akrab disapa Bunda Dewi tersebut sesuai dengan surat yang ditandatangani Ketua Kamar Pembinaan MA RI Prof.Dr.Takdir Rahmadi.SH.MH. berdasarkan Surat nomor 142/Tuaka Bin/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
Dalam ceramahnya dihadapan 80 Kanit PPA, Kanit Narkoba dan Kanit Cyber reskrim Polri tersebut Ibu Dewi menyampaikan materi Implementasi Sistem Peradilan Anak di Tingkat Pengadilan. Menurutnya sejak doberlakukannya UU no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah 5 tahun 4 bulan 11 hari sampai hari ini (13/12/ 2019), penanganan perkara anak oleh penyidik polisi, jaksa dan hakim sudah saatnya memiliki persepsi yang sama, kordinatif dan harmoni. Hal ini penting agar anak khususnya tidak menjadi korban proses peradilan pidana karena tidak memberi ruang yg setara untuk anak memperoleh access to justice.

WhatsApp Image 2019 12 12 at 05.56.43
Dewi DS juga mengajak para penyidik polisi yang memiliki paradigma pemidanaan dipahami sebagai penjatuhan pidana (pembalasan), beralih keparadigma pemulihan keadilan (Restoratif Justice) yang menekankan posisi anak sebagai subjek yang harus diperbaiki bukan dihukum dengan memberi kesempatan anak sebagai pelaku untuk menyesali perbuatannya kepada korban. Memberikan ruang kepada pelaku dan korban mengurangi permusuhan dan kebencian serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konsep keadilan restorasi Penyidik Polri mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan upaya diversi sebagaimana PP nomor 65 tentang Pedoman Diversi.


Mahkamah Agung telah memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam mengupayakan diversi dengan menerbitkan Perma no.4 Tahun 2014 tentang Praktek Musyawarah. dengan maksud semua pihak dapat berperan sesuai tugas fungsinya mengkomunikasikan, memfasilitasi dan merundingkan penyelesain perkara anak yang berhadapan hukum diluar peradilan secara baik dan adil. Demikian halnya dengan perkara perempuan Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, Penyidik sebagai pintu masuknya anak dan petempuan yang berhadapan hukum dapat memiliki komitmen yang sama untuk memberi akses hukum keadilan kepada keduanya (anak dan perempuan) .


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas