Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

611 PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0821

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 24 Oktober 2019 Sehubungan kepindahan tempat tugas karena mutasi-promosi, yaitu lima orang Hakim Tinggi, dan Panitera PT Tanjungkarang ke tempat tugasnya yang baru, maka sebagai wujud cinta, kasih dan sayang terhadap beliau-beliau, keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan acara pengantar alih tugas.

Adapun kelima Hakim Tinggi yang akan alih tugas tersebut masing-masing adalah Yang Mulia :

1). Bp. Mahmud Fauzi, SH, MH, pindah ke PT  Jogjakarta;

2). Bp. Bambang Haruji, SH, MH, pindah ke PT  Semarang;

3). Bp. Sahman Girsang, SH, MHum, pindah ke PT  Medan;

4). Bp. Saurasi Silalahi, SH, MH, pindah ke PT  Surabaya;   dan

5). Ibu Indah Sulistyowati, SH, MH, pindah ke PT. Jakarta; sedangkan

6). Ibu Sumarlina, SH, MH, pindah ke PT. Palembang sebagai Panitera.

Keluarga besar PT Tanjungkarang merasa kehilangan kader-kader penegak hukum dan keadilan di wilayah hukum PT Tanjungkarang.  Really, you are very humble for us ! Selamat jalan Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pendekar hukum. Teriring doa, semoga semuanya sehat selalu, amanah dan berkah-barokah dalam hidup dan karirnya.   A m i n.

Gambar-gambar photo acara pelepasan alih tugas di bawah ini adalah bukti kehangatan hati-sanubari dari keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Beliau-beliau tersebut.

DSC 0828

DSC 0844

DSC 0845

DSC 0880

DSC 0905

DSC 0873

DSC 0900


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas