PENEMPATAN, PEMBINAAN, ADMINISTRASI DAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN CPNS/CALON HAKIM
Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 90/SEK/KP.00.3/02/2018 tanggal 12 februari 2018 Hal Penempatan, Pembinaan, administrasi, dan hak-hak kepegawaian CPNS/Calon Hakim. Ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk menindaklanjuti surat tersebut. Selengkapnya dokumen terlampir.
Dokumen
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas