Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1158 BIMBINGAN TEKNIS BAGIAN UMUM TAHUN 2022 SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGG TANJUNGKARANG

BIMBINGAN TEKNIS BAGIAN UMUM TAHUN 2022 SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Bandar Lampung – Dapur Warta : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Tanjungkarang H. SUWIDYA, S.H., LL.M. membuka acara Bimbingan Teknis Bagian Umum Sewilyah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tahun 2022. 

Bertempat di Hotel Springhill Golden Tulip, Bimbingan Teknis ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Operator-Operator pada bagian Umum Keuangan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai peserta bimbingan teknis ini.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Tanjungkarang berpesan "Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas pokok pengadilan terutama di Bidang Kesekretariatan pada Satuan Kerja Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang".

(Dapur Warta)

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas