Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1141 RAPAT BULANAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG 7

RAPAT BULANAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2022 07 07 at 08.46.12 1

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 05 Juli 2022 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan Rpat Rutin Bulanan bulan Juli. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum dan Wakil Ketua Bapak H. Suwidya, SH.,LLM dan dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural maupun Fungsional. Dalam Rapat tersebut membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kinerja yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Sebagai bentuk Evaluasi terhadap hasil kerja pada bulan sebelumnya serta temuan-temuan yang harus segera diselesaikan pada Hasil Surveilan Badilum 29 Juni yang lalu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membahas satu persatu terhadap bidang yang berkaitan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya.

WhatsApp Image 2022 07 07 at 08.46.12

WhatsApp Image 2022 07 06 at 16.49.41

WhatsApp Image 2022 07 06 at 16.49.42 2

WhatsApp Image 2022 07 06 at 16.49.43

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas