Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1126 RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

WhatsApp Image 2022 05 24 at 15.42.50

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 24 Mei 2022 Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bapak Sujatmiko, SH.,MH selaku Ketua Baperjakat melaksanakan rapat Baperjakat bertempat diruang Media Center Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama anggota tim Baperjakat lainnya. Dalam Rapat Baperjakat ini membahas mengenai usulan jabatan struktural dan fungsional serta mutasi sebanyak 16 usulan pegawai/pejabat  yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Rapat berlangsung dengan lancar dan hasil dari Rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan mengusulkan nama pegawai/pejabat tersebut untuk promosi serta mutasinya kepada pimpinan Mahkamah Agung RI.

WhatsApp Image 2022 05 24 at 15.42.50 1

WhatsApp Image 2022 05 24 at 15.42.52

WhatsApp Image 2022 05 24 at 15.42.51


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas