Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1123 PENYERAHAN BUKU LAYANAN INFORMASI VERSI BRAILLE PADA PETUGAS PTSP PT TANJUNGKARANG

PENYERAHAN BUKU LAYANAN INFORMASI VERSI BRAILLE PADA PETUGAS PTSP PT TANJUNGKARANG

 

IMG 20220428 WA0011

Bandar lampung, 20 April 2022 
Berdasarkan surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, maka pengadilan tinggi tanjungkarang memberikan fasilitas yang memadai salah satunya dengan menyediakan buku layanan informasi dalam versi braile, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi difabel tuna netra untuk mendapatkan informasi visual yang tersedia di pengadilan tinggi tanjungkarang serta mewujudkan visi dan misi pengadilan tinggi tanjungkarang yaitu terwujudnya pengadilan tinggi tanjungkarang yang agung

Penyerahan buku braille ini dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada perwakilan petugas PTSP Pengadilan Tinggi Tanjungkarang


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas