Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1111 PELANTIKAN PENGURUS DAERAH DYK WILAYAH LAMPUNG

PELANTIKAN PENGURUS DAERAH DYK WILAYAH LAMPUNG

Bandar Lampung – Dapur Warta : Ketua Umum Dharmayukti Karini Ibu Hj. Budi Utami Syarifuddin, melantik Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Wilayah Lampung, pada hari Jumat, 25/3/2022 bertempat di lantai 5 Ballroom Hotel Radisson Lampung Kedaton.

Dalam acara ini, Ketua Umum Dharmayukti Karini menyampaikan bahwa tugas penting bagi seorang wanita adalah mampu menumbuhkan keteladanan di dalam keluarga sehingga dapat membantu fondasi yang kokoh demi mempersiapkan generasi massa depan berintelektual serta berakhlak mulia.

Acara pelantikan Pengurus Daerah Lampung DYK ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Lampung dan segenap DYK cabang di Lampung. Hadir juga dalam acara ini segenap kepengurusan pusat DYK serta dengan rombongan DYK Pusat.

Keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengucapkan selamat atas Pelantika Pengurus Daerah DYK Lampung, semoga menjadi apa yang diharapkan dengan baik. (Dapur Warta)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas