Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1110 MOU PENYANDANG DISABILITAS

MOU PENYANDANG DISABILITAS

Bandar Lampung – Dapur Warta : Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum., melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Mou) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Yayasan Bina Insani Sekolah Luar Biasa "A", pada hari Rabu, 23/3/2022 bertempat di lantai 1 Ruang Sidang Gedung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Perjanjian Kerjasama ini dalam bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada Sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menyampaikan bahwa Penandatanganan MOU ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, tidak kecuali penyandang disabilitas. Semoga dengan adanya kerjasama ini dapat memudahkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, jelas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan segenap pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. (Dapur Warta)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas