Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1109 PENGAMBILAN SUMPAH PELANTIKAN SERAH TERIMA JABATAN KPN TANJUNGKARANG

PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN KPN TANJUNGKARANG

Bandar Lampung – Dapur Warta : Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum., melantik Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Syamsul Arief, S.H., M.H, pada hari Rabu, 23/3/2022 bertempat di lantai 2 Ruang Aula Gedung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Pengangkatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 67 / KMA / SK / II / 2022 tanggal 25 Februari 2022. Syamsul Arief, S.H., M.H, mengantikan posisi Dadi Rachmadi, S.H., M.H., yang dipromosi menjadi Wakil Pengadilan Negeri Bekasi. Acara pelantikan ini dihadiri olehSeluruh Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan turut hadir juga Forkopimda Lampung serta undangan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpesan "Agar Ketua yang baru dapat menjaga kestabilitasan lembaga dengan menerapkan kedisiplinan, akuntabilitas, integritas untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang bersih dan melayani. Serta diharapkan juga agar dibawah kepemimpinan bapak Syamsul Arief, S.H., M.H dapat meraih WBK dan WBBM pada tahun ini". (Dapur Warta)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas