Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1090 PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KOMITMEN BERSAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, KOMITMEN BERSAMA, DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

WhatsApp Image 2022 01 04 at 16.44.54

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 04 Januari 2022 Bertempat Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang YM Bapak DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, MHum didampingi dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang YM  Bapak SUJATMIKO, SH, MH memimpin Acara PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA, IKRAR DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2022.

Acara ini diikuti oleh Seluruh Hakim Tinggi, Hakim Adhoc Tipikor, Hakim Yustisial dan seluruh  Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tidak lupa pula seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang ada di  Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TanjungKarang ikut juga hadir pada kesempatan tersebut. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengharapkan Prestasi dan kinerja yang ditahun 2021 yang sudah baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, khusus dalam kesempatan ini Ketua  Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, memberikan apresiasi atas berhasilnya 2 (dua) Pengadilan Negeri yakni PN Sukadana dan PN Kalianda yang mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dalam pesannya Ketua PT Tanjung Karang berharap ilmunya dapat ditularkan kepada Pengadilan Negeri yang lain.  Selain dari penanda tanganan acara Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberikan pembinaan rutin kepada seluruh Jajaran Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (BN52021)

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas