Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1074 PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

WhatsApp Image 2021 11 22 at 09.52.42

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 17 November 2021Pkl. 10.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum mengambil sumpah dan melantik  Bapak Muhtar, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebelum acara dimulai, seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum. Sebelumnya Bapak Muhtar menjabat sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak. Setelah Bapak Muhtar, S.H.,M.H diambil sumpahnya sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, kemudian acara ditutup dengan doa. 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas