Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1066 CLOSING MEETING AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

CLOSING MEETING AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

 WhatsApp Image 2021 11 03 at 15.13.51

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 3 November 2021 Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan acara Closing Meeting Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang didampingi Wakil Ketua selaku QMR dan Lead Assesor. Acara dibuka dengan pembacaan hasil Temuan oleh Lead Assesor serta Serah terima Hasil Audit Internal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

 WhatsApp Image 2021 11 03 at 15.13.51 1

Oleh karena temuan-temuan dalam kegiatan Audit Internal ini nantinya akan menjadi bahan persiapan untuk kegiatan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) dari Badan Peradilan Umum, maka segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diminta untuk tetap semangat dan saling bekerja sama agar temuan-temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, termasuk dalam penyiapan data dukung nya (evidence).

WhatsApp Image 2021 11 03 at 15.13.51 3


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas