Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1041 UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVI TAHUN 2021

UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVI TAHUN 2021

WhatsApp Image 2021 09 22 at 11.56.01

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 menyelenggarakan ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021. Ujian seleksi diselenggarakan di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibuka oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Aksir, SH. MH.

Ujian seleksi diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dimana ujian terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama essay dan sesi kedua pembuatan putusan. Ujian seleksi dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dimana setiap peserta wajib memakai masker dan menyerahkan hasil negatif rapid test atau swab.

WhatsApp Image 2021 09 22 at 11.56.02

WhatsApp Image 2021 09 22 at 11.56.07


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas