Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1022 WEBINAR A SAMPAI Z MENGENAI ISOLASI MANDIRI

WEBINAR KUPAS TUNTAS A SAMPAI Z MENGENAI ISOLASI MANDIRI BERSAMA IKAHI

foro webinar 2

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 03 Agustus 2021 telah dilaksanakan Webinar dengan topik "Kupas Tuntas A sampai Z Mengenai Isolasi Mandiri beserta Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)", Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tinggi TanjungKarang. Webinar tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak H. Charis Mardiyanto S.H., M.H. berserta para Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Tipikor. Materi Webinar tersebut disampaikan oleh Ibu Hedy Budi Sampurno,dr, MPH. 

Adapun tujuan diadakannya webinar ini untuk memberikan edukasi mengenai apa saja yang harus kita persiapkan saat kita menghadapi virus Covid-19, Selain mengupas tuntas dalam penanganan Isolasi Mandiri pasca terinfeksi Covid-19 Ibu Hedy Budi Sampurno, dr, MPH juga menjelaskan mengenai varian virus covid-19 serta gejala yang dialami oleh penderita yang terinfeksi virus Covid-19 mulai dari gejala ringan sampai dengan  gejala berat.

foto webinar 1

webinar11

 

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas