Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

733 PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

masriati

MASRIATI, SH, MH dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang baru menggantikan IDI IL AMIN, SH, MH. Acara tersebut dilangsungkan di kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Ketua  PT Tanjungkarang  H.Charis Mardiyanto, SH, MH. pada hari Kamis, 18 Juni 2020.

Masriati sebelumnya dalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sedangkan Idi Amin  promosi ke PN Bale Bandung. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dihadiri pula oleh Bupati dan jajaran Muspida Blambangan Umpu, para Hakim Tinggi para pejabat struktural dan fungsional serta staf PT Tanjungkarang dan keluarga pejabat yang dilantik, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Kepada pejabat yang dilantik itu, Ketua PT Tanjungkarang dalam sambutannya berpesan sebagai seorang Ketua atau pemimpin harus bisa menjadi contoh suritauladan bagi bawahannya. Oleh karena itu benar-benar harus mematuhi aturan kepegawaian, kode etik dan perilaku jabatan, serta jaga wibawa, citra, dan marwah peradilan. Juga diwanti-wanti, bahwa sebagai seorang Ketua Pengadilan harus punya kemampuan tehnis peradilan, dan kemampuan managerial dalam mengelola core bussiness-nya. Bangun juga komitmen sedemikian rupa agar semua pegawai mencintai kantornya, berkinerja baik dan benar. Atas pesan dan perintah tersebut kedua Pejabat yang bersangkutan menyatakan sanggup untuk mematuhinya.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas