Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

732 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PN SUKADANA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PADA PN SUKADANA

Bertindak sebagai kawal depan MA di daerah, PT Tanjungkarang  telah membentuk Tim untuk melakukan kunjungan kerja ke satuan-satuan kerja Pengadilan Negeri se-wilayah hukum PT Tanjungkarang, dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta persiapan menghadapi surveilence akreditasi mendatang, dan penilaian Zona Integritas. Untuk PN Sukadana pembinaan dan pengawasan dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2020 dan 19 Juni 2020.

Tim Pemeriksanya adalah : Jesayas, SH, M.Hum, I Nyoman, SH, Ketut Korda, SH, Ety Tiara Putri, S.K.M.   Adapun sektor tata kelola yang dilakukan pembinaan dan pengawasan adalah oleh Tim tersebut adalah urusan kepaniteraan dan urusan kesekretariatan. Agenda kerja  berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Terhadap hasil pemeriksaan, Tim berpesan bahwa prestasi yang sudah diraih satker PN Sukadana harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan hal yang menjadi temuan harus segera dilakukan perbaikan. Ditekankan pula, agar semua pegawai selalu menjaga marwah, citra dan wibawa peradilan, serta agar selalu jaga kerukunan kantor. Semua pegawai wajib mempelajari dan menguasai semua ketentuan yang ada, baik itu menyangkut tehnis peradilan maupun kesekretariatan dan melaksanakannya dengan baik dan benar serta ikhlas. Diingatkan pula agar dipatuhi mekanisme PTSP dan semua ketentuan SOP yang ada di satuan kerjanya.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas