Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

710 TELECONFERENCE KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN SATKER SATKER DARI EMPAT LINGK PERADILAN

TELECONFERENCE KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN SATKER-SATKER DARI EMPAT LINGK. PERADILAN

 

Mahkamah Agung pada hari Kamis, 14 Mei 2020 melakukan pertemuan dengan semua satuan kerja dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia terkait dengan kinerja Ketua MA yang baru dan penyakit pandemi Covid-19. Acara dilangsungkan secara daring dengan menggunakan aplikasi rapat daring Zoom. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua MA yang baru H. Muhammad Syarifuddin, SH, MH, yang diikuti segenap pimpinan MA dan para Hakim Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MA menyampaikan beberapa hal terkait dengan tupoksi badan peradilan MA, kondisi terkini, dan hambatan serta rintangan di lapangan khususnya terkait pandemi virus korona Covid-19. Selanjutnya dibuka sesi tanya-jawab dari satker-satker di seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Dari PT Tanjungkarang sendiri dalam acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PT Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, SH, MH.

Dari beberapa satker telah menyampaikan hal-hal di lapangan khususnya mengenai kondisi kesehatan para pegawainya terkait imbas pandemi virus korona tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing. Lalu disampaikan pula hambatan dan rintangan pelaksanaan tehnis peradilan, khususnya akibat wabah virus korona. Terkait semua masalah itu, diusulkan agar MA sesegera mungkin menyikapinya agar pelayanan kepada pencari keadilan di lapangan tidak terganggu. Terhadap  persoalan-persoalan di lapangan, dan atas masukan dari bawah itu, MA akan menyikapinya sebagaimana kewenangan yang ada.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas