Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

697 PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN GEDONGTATAAN

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN GEDONGTATAAN

gd tataan

PT Tanjungkarang, hari Rabu tanggal 11/3/2020 melaksanakan sidang luarbiasa dengan agenda acara pelantikan dan sertijab Ke­tua Pengadilan Negeri Gedong Tataan oleh Ketua Pen­gadilan Tinggi Tan­jungkarang, H. Charis Mar­dianto.

Hadir dalam sidang luar biasa tersebut Kepala Badan Diklat Litbang Kumdil MA.RI Dr.Zarof Ricar dan Kepala Pusdiklat Menpim MA.RI Edward TH. Simar­mata.
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam sambutannya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri  Gedong Tataan yang tergolong baru berdiri (2018) telah mengalami banyak kemajuan berkat kinerja Ketua PN Gedong Tataan  Alex Damenta, SH.,M.Hum yang kini men­jadi Ketua PN Kuningan dan Wakil Ketuanya yang kini dilantik men­jadi Ke­tua PN Gedong Tataan Rio Destrado,SH.,MH. Setelah acara sidang luar biasa dilanjutkan ramah tamah di aula utama Pengadilan Tinggi.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas