Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

696 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MELANTIK KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA YANG BARU

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MELANTIK KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA YANG BARU

KLD

 

Dr. Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH diambil sumpah jabatannya sekaligus dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang baru. Acara tersebut berlangsung di kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, 12 Maret 2020. Hadir juga pada acara tersebut adalah Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan dan pejabat-pejabat lain. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang baru tersebut menggantikan Ketua yang lama, Ade Suherman, SH, MH yang dimutasikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta.

Dalam pidato sambutannya, Ketua PT Tanjungkarang berpesan kepada pejabat yang baru agar dijaga nilai APM-nya, dijaga citra,  marwah serta wibawa pengadilannya, dan jangan sekali-kali meninggalkan integritasnya. Bina dan awasi semua bawahannya, dan kerja sama yang baik dan benar untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Atas perintah tersebut Ketua yang baru dilantik tersebut manyatakan sanggup. Acara selanjutnya adalah ramah tamah dan perkenalan oleh pejabat yang baru dilantik tersebut.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas