Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

685 SOSIALISASI PROGRAM SARJANA DAN PASCA SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

SOSIALISASI PROGRAM SARJANA DAN PASCA SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

ut1

ut2

Untuk menindaklanjuti MoU (nota kesepahaman) antara Ditjen Badilum MA dengan UT (Universitas Terbuka), maka pada hari Rabu, 4 Maret 2020 pihak UT telah memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai PT Tanjungkarang di kantor PT Tanjungkarang. Hadir pada acara itu adalah beberapa pejabat UT untuk UPBJJ Lampung, dan dari PT Tanjungkarang adalah Ketua PT Tanjungkarang dan semua pegawai.

Dijelaskan apa, mengapa, oleh siapa, di mana, dan bagaimana UT itu. Bahwa UT adalah berstatus perguruan tinggi negeri yang bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UT Indonesia telah menjadi percontohan universitas serupa di seluruh dunia. Ditawarkan oleh UT kepada seluruh Pegawai tentang program studi yang bisa diambil atau ditempuh meningkatkan kapasitas intelektual pegawai dengan sistim yang fleksibel dan biaya yang amat terjangkau, termasuk program studi hukum, baik untuk tingkat D-3, S-1, dan ada beberapa prodi yang sudah ada S-2 nya. Bahkan sudah ada satu prodi yang sudah S-3 nya, yaitu Administrasi publik.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas