Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

683 DISKUSI PANEL RAKERNIS FUNGSI LALU LINTAS POLDA LAMPUNG

DISKUSI PANEL RAKERNIS FUNGSI LALU LINTAS POLDA LAMPUNG

 

WhatsApp Image 2020 03 04 at 16.09.50 1

 

                        Rabu, Tanggal 4 Februari 2020 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Ridwan Mansyur,SH.,MH memenuhi undangan Polda Lampung untuk menjadi narasumber pada acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2020 Ditlantas Polda Lampung beserta jajarannya dengan tema " Mewujudkan Road Safety Policing Sebagai Implementasi  E-Policing pada Fungsi Lalu Lintas di Era Industri 4.0 Menuju Indonesia Maju" acara yang dihadiri oleh Dirlantas Polda Kombes Chiko Ardiwiato, SH.,M.Hum  dan pakar Hukum Universitas Lampung.

                          Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyampaikan tentang tindakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama.

Berikut ini dokumentasinya :

WhatsApp Image 2020 03 04 at 11.00.10

     Dr. Ridwan Mansyur, SH.,M.H Memberikan materi dihadapan audience di aula polda lmapung

WhatsApp Image 2020 03 04 at 16.09.50

Dr. Ridwan Mansyur, SH.,M.H menandatangani komitmen bersama polda lampung

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas