Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

673 PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020

PHOTO 2020 01 31 07 32 45

Bandar Lampung, 31 Januari 2020. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI di Lampung dimulai dari tanggal 31 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020. Dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Dr.Ridwan Mansyur,SH.,MH.), pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI di Lampung dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT-BKN) Bandar Lampung.

Jumlah Peserta Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Lampung sejumlah 1801 orang. Dilaksanakan dalam 5 sesi perharinya, seleksi akan dilaksanakan selama 8 hari. Nilai Ambang Batas (Passing Grade) untuk seleksi kemampuan dasar saat ini yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bernilai 126, Tes Intelengesia Umum (TIU) bernilai 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bernilai 65.

Panitia Pelaksanaan terdiri dari Panitia Pusat dan Panitia Daerah yang terdiri dari pegawai dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Dibantu oleh tim CAT dari UPT BKN, pelaksanaan penerimaan CPNS MA-RI di Lampung mulai dilakukan.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas