Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

654 TESSS 47

PLT BUPATI MESUJI PASTIKAN LAHAN UNTUK PENGADILAN NEGERI MESUJI SUDAH TERSEDIA

WhatsApp Image 2020 01 05 at 22.18.58

Hasil Pertemuan Hakim Tinggi H.Aksir SH.MH mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Charis Mardiyanto.SH.MH dengan Plt Bupati Mesuji dan Jajarannya hari Kamis 2 Januari 2020 berlangsung lancar dan menggembirakan.

Dalam pertemuan diruang Bupati tersebut hadir Plt. Bupati Mesuji, Kepala BPN, Inspektorat, Asissten 3 dan beberapa pejabat dilingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah

H.Aksir menyampaikan surat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Bupati Mesuji perihal Hibah Tanah untuk Pendirian Gedung Pengadilan Negeri Mesuji. Membaca surat tersebut Plt Bupati langsung menyambut baik dengan mengatakan bahwa lahan untuk Gedung Pengadilan Negeri Mesuji telah disediakan lokasinya berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Mesuji, bersebelahan dengan lahan untuk Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri Mesuji. H.Aksir dan Rombongan Bupati juga langsung meninjau lokasi lahan gedung Pengadilan Negeri tersebut. Plt Bupati sangat berharap pembangunan gedung Pengadilan Negeri Mesuji segera direalisasikan.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas